Dampak Inflasi Terhadap Kenaikan Gaji dan Pembayaran THR PNS Tahun 2019

      

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS serta para pensiunan pada bulan April 2019. Jusuf Kalla menilai kenaikan gaji diperlukan karena mengikuti inflasi.
"Ya memang gaji ASN perlu dinaikkan karena mengikuti inflasi. Kalau tidak dinaikkan daya beli pegawai turun malah. Karena itu harus setiap tahun dinaikkan tentu jangan kalah dari inflasi," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).
      Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa kenaikan gaji PNS sebesar 5% mulai berlaku pada April 2019. Kebijakan tersebut diterapkan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
    Kenaikan gaji PNS diharapkan mampu meningkatkan daya beli para abdi negara ini. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan, alasan pemerintah menaikkan gaji pokok agar pendapatan ‎yang diterima PNS tidak tergerus oleh inflasi. Selain itu, kenaikan ini diharapkan akan membuat dana pensiun yang diterima PNS lebih besar.
      Nah, kenaikan gaji tersebut apakah bakal berpengaruh kepada inflasi? Ekonom dari Indef, Enny Sri Hartati mengamini kenaikan gaji akan berpengaruh terdahap inflasi.
"Di Indonesia inflasi selalu melampaui kenaikan harga. Ini misal baru ada isu kenaikan harga BBM, ada isu kenaikan gaji pegawai, itu pasti akan memicu kenaikan harga," kata Enny, Minggu (17/3/2019).
     Nah, kenaikan harga akan melebar saat buruh juga iku menuntut kenaikan gajinya seperti PNS. Sehingga hal ini juga akan mendorong terjadinya inflasi. Tetapi, dia tak menyebut berapa besaran pengaruhnya pada inflasi.
"Kenapa gaji punya dampak signifikan pada inflasi karena adanya kenaikan gaji maka ada kenaikan permintaan," kata dia.
       Selain permintaan yang naik, lanjut Enny, keniakan upah minimum pekerja (UMP) juga akan mempengaruhi biaya produksi. Dimana dengan kenaikan gaji itu, maka ada perusahaan yang membebankan ke biaya produksi.
"Itu yang mendorong high cost economi. Jadi struktur biaya produksi meningkat dan itu yang pasti akan ditransfer ke biaya produksi tersebut," kata dia.
     Adapun dalam PP disebutkan bahwa: 
- Gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) naik dari Rp1.486.500 menjadi 
Rp1.560.800. 
- Sementara untuk gaji tertinggi PNS (golongan IV/2) dengan masa kerja lebih dari 30 tahun naik dari Rp5.620.300 menjadi Rp5.901.200.
- Gaji terendah PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun) naik dari Rp1.926.000 menjadi Rp2.022.200. 
-Sedangkan yang tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) gajinya meningkat dari Rp3.638.200 menjadi Rp3.820.000.
-Sementara gaji terendah golongan III naik dari Rp2.456.700 menjadi Rp2.579.400. Sedangkan yang tertinggi naik dari Rp4.568.000 menjadi Rp5.901.200. 


     Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan dilakukan pada 24 Mei 2019 mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Terbatas yang digelar di Istana Merdeka bersama dengan Presiden Joko Widodo.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya siap untuk melakukan pencairan sesuai waktu yang ditetapkan. Pihaknya pun menganggarkan Rp20 triliun untuk kebutuhan THR PNS, yang juga mencakup TNI, Porli, dan pensiunan.  
     Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13 PNS tidak akan membebani keuangan daerah. Pasalnya, hal itu sudah dipersiapkan jauh hari sejak perumusan APBN 2018 dan APBD 2018 pertengahan tahun lalu.
“THR dan gaji ke-13 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditetapkan oleh kami,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/6).
    Mengenai penganggarannya, lanjut Sri, pemerintah sudah menyiapkan sejak nota keuangan disampaikan tahun lalu di dalam penyusunan UU APBN 2018 bersama DPR. Di situ, alokasi anggaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS daerah dihitung dan dipertimbangkan dalam pemberian dana alokasi umum (DAU).
     Sri memastikan, dalam dana yang ditransfer pemerintah ke daerah, komponen tunjangan pada THR juga sudah dimasukkan dalam hitung-hitungan besaran DAU. “Sudah (termasuk tunjangan), karena kan masa kita kaya gitu ujug-ujug,” kata mantan direktur pelaksana Bank dunia itu.
     Hanya saja, diakuinya, pemerintah sengaja baru mengumumkan kenaikan besaran THR di bulan Mei. Tujuannya untuk menghindari dampak inflasi.
“Karena memang kami menghindari efek inflasi karena terlalu awal diumumkan,” terangnya. Untuk itu, kalau ada daerah yang merasa kekurangan, dia perlu melihat di mana persoalannya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masalah Ekonomi, Sistem Perekonomian, dan Pasar Oligopoli

Gambar
Permasalahan Ekonomi di Indonesia Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia sebagai berikut. 1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya. Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan menipisnya cadanga...
Baca selengkapnya

Mengapa Pemerintah Tidak Mencetak Uang Banyak? Sedangkan Masalah Ekonomi Terkait Dengan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja

Gambar
           Mengapa Negara Tidak Mencetak Uang Yang Banyak Agar Kemiskinan Terhapuskan?, Jika hal itu dilakukan, maka akan terjadi inflasi yaitu suatu kondisi dimana harga-harga barang naik terus menerus secara umum dan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang negara turun. Dalam mencetak uang, ada dua macam sistem, yang disebut  “pseudo gold” dan “uang fiat”.            Dalam sistem pseudo gold, uang yang dicetak dan beredar didukung dengan cadangan emas atau perak yang dimiliki badan yang menerbitkannya. Sedangkan dalam sistem uang fiat, uang yang beredar tidak didukung aset yang real atau nyata, bahkan tidak didukung apa-apa. Artinya, dalam sistem fiat, pemerintah atau badan yang menerbitkan uang bisa mencetak uang sebanyak apa pun sesuai keinginan.    Dalam perekonomian atau dalam pelajaran ekonomi kita di sekolah, pasti pernah mendengar...
Baca selengkapnya

Mengapa Anak Jalanan Enggan Untuk Bersekolah?

Gambar
Anak jalanan  adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih jelasnya, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Beberapa anak jalanan, khususnya di Indonesia, merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, lampu merah , pusat pertokoan, dansebagainya. Kehidupan jalanan mereka terutama berhubungan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mengamen, mengemis, mengasong, kuli, loper koran,pembersih mobil, dan sebagainya. Meskipun ada pula sekumpulan anak yang hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan. ALASAN ANAK JALANAN ENGGAN BERSEKOLAH  Meskipun pemerintah sudah memberikan pembebasan biaya pendidikan ,namun...
Baca selengkapnya